Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) terutama fokus pada ketentuan terkait tarif tenaga listrik terhadap biaya layanan bagi konsumen KBLBB pengisian fast dan ultrafast charging. Perhitungan biaya layanan secara keekonomian dapat terpengaruhi oleh biaya investasi, biaya operasional, volume kendaraan listrik (electric vehicle), dan energi charging per electric vehicle (EV). Biaya layanan dihitung dengan skenario biaya investasi dan biaya operasional high cost dan low cost, dan simulasi volume energi (kWh/unit/hari)dan kendaraan listrik (unit/hari) selama 15 tahun mendatang dengan simulasi pesimis, moderat dan optimis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan hasil perhitungan dari skenario dan simulasi yang telah dilakukan bahwa hitungan yang mendekati keekonomian dan berdasarkan kondisi saat ini skenario low cost dengan simulasi moderat merupakan rekomendasi yang tepat untuk diterapkan saat ini dengan biaya layanan SPKLU sekali pengisian teknologi fast charging Rp14.937 dan ultrafast charging sebesar Rp36.876, dengan komponen perhitungan tersebut menggunakan IRR 15%, Payback Periode 7 tahun, dan terdapat potensi penghematan biaya listrik terhadap BBM 53%-66%. Selain itu mekanisme pengisian dengan time base paling mudah diterapkan dengan pembagi satuan waktu dengan biaya layanan sebagai celling base surcharge fee. Sepengetahuan peneliti, saat ini perhitungan biaya layanan SPKLU teknologi fast dan ultrafast charging dengan time base dan energy base merupakan hal baru.