Sedemikian pentingnya peran sumberdaya manusia dalam mewujudkan tujuan
organisasi, maka PT PLN (Persero) mewajibkan setiap pegawainya untuk
memiliki serifikasi kompetensi, yang di adakan oleh Pusat Pendidikan dan
Pelatihan (Corporate University) Unit Pelayanan Sertifikasi. Berdasarkan
observasi pendahuluan penulis, diketahui bahwa standar kompetensi yang
ditetapkan melalui Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ) dan Sertifikasi
Kompetensi Jabatan (SKJ) pada jabatan Teknisi Madya Pengoperasian Distribusi
Tegangan Menengah tidak selaras dengan standar yang di tetapkan di dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketengalistrikan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui menganalisis pelaksanaan serta
faktor penghambat pelaksanaan sertifikasi kompetensi pegawai bidang distribusi
pada PT PLN (Persero) Pusdiklat (Corporate University) Unit Pelaksana
Sertifikasi.
Desain penelitian ini adalah menggunakan desain penelitian kualitatif dengan
metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yaitu
melalui: Observasi, wawancara mendalam (Indepth-Interview) dan dokumentasi.
Informan penelitian berjumlah 6 orang terdiri dari Manajer Unit Pelaksana
Setifikasi, Manajer Mutu dan Kinerja Unit Pelaksana Sertifikasi, Accesor Unit
Pelaksana Setifikasi dan Acceci (peserta) Setifikasi. Lokasi penelitian dilakukan di
PT PLN (Persero) Pusdiklat (Corporate University) Unit Pelaksana Sertifikasi,
penelitian dilakukan bulan Juli 2024
Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pelaksanaan sertifikasi kompetensi pegawai
bidang distribusi pada PT PLN (Persero) Pusdiklat (Corporate University) Unit
Pelaksana Sertifikasi sudah berjalan efektif hal tersebut terlihat dari hasil
penelitian sebagai berikut: pelaksanaan dan isi dari uji kompetensi pertanyaan
tertulis (essay, pilihan ganda, Benar/Salah, menjodohkan, memberi label), praktek
lapangan, observasi-demonstrasi, uji lisan sudah berjalan efektif karena sesuai
dengan jabatan bidang dari masing-masing pegawai serta sesuai dengan
pengalaman kerja pegawai distribusi saat bekerja di lapangan, 2) Faktor yang
menghambat: a) Pelaksanaan praktek uji sertifikasi yang menggunakan metode
daring (online), b) Antara Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ), Sertifikasi
Kompetensi Jabatan (SKJ) dan Standar Kompetensi Tenaga Teknik
Ketenagalistrikan DJK belum sepenuhnya inline dengan kebutuhan korporasi, 3)
Kurangnya syarat peserta dalam mengikuti uji sertifikasi 4) Keterbatasan jumlah
assesor, 5) Keterbatasan TUK (Tempat Uji Kompetensi)