Penanganan permasalahan mutu konstruksi dalam proyek pemerintah telah diatur pada pedoman berupa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM). Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan panduan melaksanakan manajemen organisasi yang mengarah pada perencanaan, penerapan, pengendalian, pemeliharaan dan peningkatan bagi pencapaian kinerja berlandaskan SMM yang terdokumentasi dan terintegrasi sesuai dengan Kebijakan Mutu yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kebijakan Mutu dalam upaya menjamin ketersediaan infrastruktur yang handal bagi masyarakat dengan prinsip efisien dan efektif serta melakukan peningkatan mutu kegiatan secara berkelanjutan. masalah serius bagi industri konstruksi terutama untuk kontraktor selaku pelaksana pembangunan adalah pengendalian dan pengawasan mutu. hal ini sangat kompleks dan sering ditemukan dalam proses pelaksanaannya, diantaranya kurangnya monitoring dari seorang Quality Control saat proses perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian dari sebuah pekerjaan pemasangan batu untuk jaringan irigasi di daerah Bulu Cenrana, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Pada pembangunan saluran irigasi yang sesuai dengan standar , penggunaan bahan harus sesuai dengan standar yang ada.yaitu 1:4 (1 semen dan 4 pasir ) pada pembangunan pondasi dan 1:3 (1 semen dan 3 pasir ) untuk plasteran pondasi. Agar tercapainya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Konstruksi untuk jaringan irigasi di daerah Bulu Cenrana, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan.

The handling of construction quality problems in government projects has been regulated in the guidelines in the form of the Regulation of the Minister of Public Works Number: 04/PRT/M/2009 concerning the Quality Management System (QMS). This regulation is intended to provide guidelines for implementing organizational management that leads to planning, implementing, controlling, maintaining and improving for the achievement of documented and integrated QMS-based performance in accordance with the Quality Policy established within the Ministry of Public Works and Public Housing. Quality Policy in an effort to ensure the availability of reliable infrastructure for the community with efficient and effective principles and to improve the quality of activities on an ongoing basis. a serious problem for the construction industry, especially for contractors as development implementers, is quality control and supervision. this is very complex and is often found in the implementation process, including the lack of monitoring from a Quality Control during the planning, implementation and completion of a masonry work for irrigation networks in the Bulu Cenrana area, Sidrap Regency, South Sulawesi. In the construction of irrigation canals in accordance with standards, the use of materials must comply with existing standards, namely 1:4 (1 cement and 4 sand) for foundation construction and 1:3 (1 cement and 3 sand) for foundation plastering. In order to achieve Construction Quality Control and Supervision for irrigation networks in the Bulu Cenrana area, Sidrap Regency, South Sulawesi.