PLN dalam menjalankan bisnis dan perannya dalam menyediakan energi yang handal tentu tidak lepas dari proses transaksi jual beli, dimana tentu dalam proses ini akan melibatkan penjual dan pembeli. PLN melakukan penjualan energi listrik ke semua lini baik pemerintahan, industri, perkantoran, bahkan rumah tangga. Perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang memiliki cash flow yang lancar. Dengan cash flow yang lancar tentu akan memungkinkan perusahaan dapat berkembang dengan memutar kembali uang yang ada dan pada akhirnya dapat meningkatkan modal usaha serta keuntungan usaha ke depan. Tercatat dalam kasus tunggakan pelanggan strategis khususnya pelanggan dengan kode golongan khusus pada tahun 2020 memiliki jumlah tunggakan tertinggi dalam 5 tahun terakhir dimana secara total adalah sebesar Rp. 717.678.961.659,-. Pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup drastis jika dibanding tahun sebelumnya sebesar 53%, tahun 2022 sebesar 24%, tahun 2023 sebesar 29%, dan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 49%. Sedangkan dilihat dari kemampuan bayar, pada tahun 2020 hanya mampu membayar 51%, di tahun 2021 hanya 79%, di tahun 2022 hanya 82%, di tahun 2023 hanya 87%, dan di tahun 2024 hanya 75%. Sehingga selama 5 tahun ke belakang pelanggan khusus hanya mampu melakukan pembayaran sebesar rata-rata 75% dari total tagihan & tunggakan di tahun sebelumnya. Hal ini makin diperburuk dengan kondisi di lapangan dimana daya terpasang di tiap persil pelanggan masih kecil sedangkan pemakaian rill di lapangan lebih tinggi.
PLN perlu mengkaji, membuat strategi dan melakukan keputusan atas kejadian-kejadian yang ada di lapangan. Dengan menghadirkan suatu Kebijakan Keringanan Biaya Penyambungan Tambah Daya yang bertujuan untuk mendorong pelanggan agar melakukan tambah daya sehingga jumlah kWh per bulan yang dapat diklaim atau terhitung dapat menjadi penambah pendapatan PLN. Dari perhitungan tersebut, diperoleh payback periode selama ± 7,3 bulan dan IRR 163% atas opportunity loss dari BP total sebesar Rp 32,7 Milyar dengan tambahan pendapatan pemakaian kWh sebesar Rp 5,1 Milyar per bulan.

In running its business and fulfilling its role in providing reliable energy, PLN inevitably engages in transactional activities involving both sellers and buyers. PLN supplies electricity across all sectors—including government, industry, office buildings, and households. A healthy company is one that maintains smooth cash flow. A stable cash flow enables a company to grow by reinvesting available funds, which ultimately increases business capital and profitability.
In 2020, strategic customers—particularly those classified under special tariff codes—recorded the highest outstanding receivables in the past five years, totaling IDR 717,678,961,659. In 2021, there was a significant decrease of 53% compared to the previous year. The decline continued with a 24% reduction in 2022 and 29% in 2023. However, in 2024, the outstanding receivables increased by 49%.
In terms of payment capacity, customers were only able to settle 51% of their dues in 2020, 79% in 2021, 82% in 2022, 87% in 2023, and 75% in 2024. Over the past five years, these special-category customers have, on average, paid only 75% of the total billed and overdue amounts from the previous years. This situation is further worsened by conditions in the field, where the installed power capacity for each customer premise remains low, while actual electricity consumption is considerably higher.
PLN needs to assess, strategize, and make informed decisions based on field realities. One such initiative is the Policy on Connection Fee Relief for Power Capacity Upgrades, aimed at encouraging customers to increase their power capacity. By doing so, the monthly kWh consumption that can be claimed or recorded by PLN increases, which in turn contributes to higher revenue.
From the financial analysis, the policy results in a payback period of approximately 7.3 months and an Internal Rate of Return (IRR) of 163%, based on an opportunity loss of IDR 32.7 billion. This comes with an additional revenue potential of IDR 5.1 billion per month from increased kWh consumption.