PLN Enjiniring menghadapi masalah utama terkait ketidaksesuaian klasifikasi usaha (KBLI 35129) yang diperlukan untuk menjalankan layanan Jasa Pemeriksaan Perencanaan Jalur Transmisi. Hal ini berisiko mengganggu kontrak novasi dan non-novasi yang sedang berjalan, mengingat ketiadaan izin ini dapat menyebabkan terminasi kontrak, kehilangan peluang pendapatan, serta penurunan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Dampaknya tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga operasional dan hukum, terutama dalam mendukung program strategis PLN seperti percepatan RUPTL dan transisi energi.
Melalui Root Casue Analysis (RCA) dengan pendekatan 5 Whys, akar permasalahan teridentifikasi pada tidak adanya sistem Governance, Risk, and Compliance (GRC) yang terintegrasi untuk memantau perubahan regulasi secara proaktif. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pembaruan Anggaran Dasar perusahaan dan tidak adanya SOP yang jelas untuk penyesuaian perizinan. Kajian ekonomi menggunakan Metode Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR), Internal Rate of Return (IRR) dan Payback Period (PBP) secara keseluruhan menunjukkan bahwa investasi untuk pemenuhan KBLI 35129 layak dilakukan, dengan hasil yang positif pada semua skenario biaya, baik menggunakan layanan mandiri maupun pendampingan dengan konsultan hukum.
Rekomendasi strategis yang diusulkan mencakup percepatan implementasi sistem GRC, peningkatan koordinasi lintas bidang (hukum, risiko, operasional), serta penguatan dokumentasi dan pengawasan dalam proses pengurusan perizinan. Manfaat yang diharapkan adalah tercapainya kepatuhan regulasi, terhindarnya risiko gangguan kontrak, peningkatan pendapatan perusahaan, serta penguatan peran PLN Enjiniring sebagai mitra strategis dalam mendukung target NZE 2060 dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional.