Perubahan iklim meningkatkan risiko hidrometeorologi sekaligus memperbesar emisi gas rumah kaca dari sektor konstruksi. Penelitian ini menyusun kerangka pengambilan keputusan multikriteria untuk pengelolaan risiko perubahan iklim pada proyek konstruksi kawasan urban yang berorientasi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Data primer dikumpulkan melalui kuesioner perbandingan berpasangan kepada pemangku kepentingan proyek (kontraktor, konsultan, dan owner) sebanyak 20 responden. Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk memperoleh bobot prioritas, sedangkan Bootstrap-AHP (1.000 replikasi resampling) digunakan untuk menguji robustitas dan mengestimasi interval kepercayaan 95%. Hasil menunjukkan kriteria Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca menjadi prioritas tertinggi (0.261), diikuti Kepatuhan Regulasi Lingkungan (0.248), Dampak Sosial dan Ekonomi (0.246), dan Adaptasi Infrastruktur (0.244). Subkriteria global paling dominan adalah Kebijakan Insentif dan Sanksi (0.092), Penciptaan Lapangan Kerja Hijau (0.086), Kesadaran dan Keterlibatan Stakeholder (0.086), serta Sistem Drainase Berkelanjutan (0.084). Pada tingkat alternatif kebijakan, Standarisasi Desain Adaptif menempati peringkat pertama (0.268), disusul Insentif Pajak Proyek Hijau (0.260). Hasil Bootstrap menunjukkan konsistensi sangat baik (seluruh replikasi CR < 0.10) dan peringkat yang stabil, sehingga rekomendasi kebijakan dinilai andal untuk mendukung kebijakan konstruksi responsif iklim.